Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan perdagangan sembako di Pasar Way Halim, Bandar Lampung. LAMPUNGPRO.CO/AMIRUDDIN SORMIN

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Provinsi Lampung pernah meraih juara pertama nasional inflasi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Desember 2023, Lampung berada di urutan pertama inflasi yakni 4,10%. Disusul, Maluku Utara 3,90%, Kepulauan Bangka Belitung (Babel) 3,87%, Jambi 3,75%, Sumatera Selatan 3,52%, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 3,48%, Kepulauan Riau (Kepri) 3,44%, Kalimantan Timur (Kaltim) 3,30%, Riau 3,26%, dan Jawa Timur (Jatim) 3,24%. inflasi itu berasal dari kelompok makanan, minuman, tembakau, dan transportasi.

Untungnya kondisi itu tak bertahan lama. Memasuki 2024, inflasi Lampung berada posisi di level tengah, tidak lagi di posisi atas. Selama 2024, inflasi sangat terjaga 1,53%. Sehingga di 2024 Lampung dapat dana insentif fiskal pengendalian inflasi dari pemerintah pusat Rp6,3 miliar.

Inflasi Provinsi Lampung melanjutkan tren penurunan yang dimulai dari Triwulan I 2024. Adapun kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi penyumbang utama. Lebih lanjut, Inflasi tersebut masih berada di atas yingkat inflasi nasional.

Pada 2024, Inflasi di Provinsi Lampung terjaga pada terjaga pada target sasaran nasional sebesar 2,5 ±%. Adapun stabilitas tersebut didorong oleh kebijakan moneter pro stability, peningkatan permintaan secara gradual, iklim yang lebih kondusif, tekanan harga minyak global yang menurun, transmisi CHT gradual, serta kebijakan pemerintah untuk menjaga harga energi bersubsidi.

Pada 2025, Inflasi diprakirakan tetap terjaga pada target sasaran nasional 2,51%. Adapun diperlukan kewaspadaan terhadap eskalasi geopolitik, fluktuasi nilai tukar dan harga komoditas global, stagnasi produktivitas dan penurunan luas lahan, disparitas pasokan antar wilayah, serta reformasi subsidi energi. Tingkat kenalkan harga juga relatif terkendali dan masih cukup mendorong daya bell masyarakat. Laju inflasi bulanan secara year-onyear pada Januari hinga November 2024 berada pada rentang 1,5 hingga 3,45 persen. Pada November 2024, komoditas penyebab inflasi tertinggi adalah makanan, minuman, dan tembakau (0,55%), pendidikan (0,37%), perawatan pribad, dan jasa lainnya (0,28%).

Tren positif pergerakan inflasi ini, menjadi modal berharga bagi pemerintahan Gubernur Lampung-Wakil Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal-Jihan Nurlela (Mirza-Jihan) dalam menjalankan roda pemerintahan dan perekonomian Lampung. Pertumbuhan Ekonomi Lampung tahun 2024 secara Triwulan-an tercatat tumbuh 4,81 persen pada Triwulan III-2024 (year on year); yang berarti lebih baik dibanding Triwulan III-2023 (year on year) yang sebesar 3,93 persen.

Secara regional Laju Pertumbuhan Ekonomi Lampung pada Triwulan III-2024 lebih tinggi dari rata-rata Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera (4,48%). Kinerja perekonomian Provinsi Lampung pada keseluruhan 2024 tumbuh pada kisaran 4,3%–4,7% dengan risiko bias ke bawah.

Dari sisi permintaan, kinerja konsumsi pemerintah dan perbaikan sektor eksternal diprakirakan menjadi pendukung kinerja perekonomian 2024. Sementara itu dari sisi sapangan usaha, prospek peningkatan kinerja.

Di 2025 ini, Provinsi Lampung setidaknya harus dapat tumbuh 5,24% (yoy) pada triwulan IV 2024 untuk dapat menjaga pertumbuhan ekonomi berada pada tingkat yang sama dengan tahun sebelumnya. Kemudian, Perekonomian Lampung diharapkan dapat mencapai Lampung Emas 2045 dengan PDRB nominal sebesar Rp2.000 triliun dan pendapatan per kapita sebesar Rp200 juta di 2045, sesuai dengan path Indonesia Emas 2045.

Perekonomian Lampung di tahun 2045 diharapkan dapat menjadi perekonomian terkuat di Sumatra dengan tingkat pendapatan per kapita yang tinggi. Pertumbuhan perekonomian Lampung 2025 yang diperkirakan 5.25% inilah yang harus dijaga dari kenaikan inflasi, agar jangan sampai pertumbuhan naik, tapi inflasi juga naik.

Itu artinya 'sami mawon' alias tak artinya bagi perekonomian masyarakat. Warga, terutama kaum ibu tetap saja menjerit Ketika memasuki hari-hari besar keagamaan, harga selalu melejit tinggi.

Itu sebabnya, inflasi itu sama kejamnya dengan perampok. Ssama menakutkannya dengan kelompok yang bersenjata dan sama mematikannya dengan pembunuh bayaran.

Ironi Inflasi Lampung

Ketika Lampung bertengger di puncak klasemen inflasi nasional, bukan berarti stok pangan di Lampung tak mencukupi. Saat itu, menurut data Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung ketersediaan bahan pangan pokok strategis dijamin untuk memenuhi konsumsi di Desember 2023.
Ketersediaan beras dengan harga rata-rata per awal Desember Rp12.724 per kilogram pada periode Oktober-Desember 2023 stoknya ada sebanyak 1.199.306 ton, dan kebutuhan 232.806 ton.

Kemudian, surplus sebanyak 966.499 ton. Untuk ketersediaan bawang merah hingga Desember 2023 ada sebanyak 8.442 ton dengan kebutuhan konsumsi sebanyak 8.299 ton, sehingga ada surplus sebanyak 143 ton.

Untuk komoditas cabai besar dengan rata-rata harga Rp82.200 per kilogram, ketersediaan berjumlah 8.782 ton, kebutuhan 9.462 ton, dimana perlu penambahan ketersediaan sebanyak 680 ton. Sedangkan untuk cabai rawit dengan harga rata-rata Rp77.267 per kilogram, ketersediaan selama tiga bulan terakhir berjumlah 7.078 ton, kebutuhan 13.674 ton, dan masih membutuhkan tambahan sebanyak 6.596 ton.

Untuk daging sapi harga rata-rata Rp134.867 per kilogram. Ketersediaan ada 9.396 ton, kebutuhan 6.300 ton ada surplus 3.096 ton. Daging ayam ras memiliki harga rerata Rp33.333 per kilogram ketersediaannya berjumlah 24.123 ton, dengan kebutuhan 32.964 ton ada surplus 8.841 ton.

Kemudian untuk telur ayam memiliki ketersediaan sebanyak 66.077 ton, kebutuhan 22.804 ton dan surplus berjumlah 43.272 ton, saat ini memiliki harga rata-rata sebesar Rp27.433 per kilogram. Komoditas gula kebutuhannya hingga Desember sebanyak 26.041 ton, dengan konsumsi 25.589 ton ada surplus 452 ton, serta untuk harga Rp16.800 per kilogram. Lalu untuk minyak goreng ada surplus sebanyak 1.961 ton, dimana ketersediaannya berjumlah 53.137 ton dan kebutuhan ada 51.176 ton, rerata harga Rp14.033 liter.

Sedangkan untuk kedelai dengan harga rata-rata Rp12.862 per kilogram ketersediaan selama tiga bulan terakhir sebanyak 19.362 ton. Kemudian, kebutuhan ada sebanyak 14.766 ton, lalu ada surplus sebanyak 4.595 ton.

Setiap berbagai refleksi akhir tahun yang disampaikan Pemprov Lampung, selalu disebutkan Lampung surplus kebutuhan pokok seperti beras, gula pasir, daging ayam, daging sapi, daging ayam, dan cabai merah. Hanya beberapa komoditas yang masih didatangkan dari luar seperti bawang merah dan bawang putih.

Pada reflesi akhir tahun 2024, misalnya, produksi padi Provinsi Lampung pada 2024 berada pada peringkat 6 di Indonesia, dan berada pada peringkat 2 di Sumatera dengan produksi sebesar 2,73 jt ton menjadikan Lampung sebagai lumbung padi nasional. Tingkat Produktivitas tanaman padi Provinsi Lampung 2024 sebesar 5,14 Ton/Ha/Tahun, berada pada peringkat ketiga se-Sumatera dengan produktivitas tertinggi setelah Sumatera Selatan dan Aceh.

Produksi jagung pada 2024 meningkat dari 2,65 jt ton menjadi 2,72 juta ton, Namun terjadi penurunan produksi ubi kayu sebagai akibat penurunan produktivitas dari 30 ton/ha menjadi 28,3 ton/ha. Produksi aneka cabai meningkat dari 29.017 ton menjadi 30.443 ton sebagai dampak dari adanya program Gerakan menanam cabai di
Lampung.

Pertanyaannya kemudian, mengapa inflasi tinggi terjadi di tengah limpahan produksi surplus itu? Inilah ‘PR’ yang harus segera dituntaskan pemerintahan Mirza-Jihan, agar jangan angka-angka surplus itu cuma di atas kertas. Tapi barangnya 'mbuh nang endi' alias barangnya entah ada dimana.

Dalam 100 hari pemerintahan Mirza-Jihan, harus mampu membuat langkah-langkah pengendalian inflasi yang terukur dengan memperkuat stok barang dan produksi. Kemudian memperlancar distribusi barang, termasuk memperbaiki infrastruktur jalan menuju sentra-sentra produksi pangan.

Pemrintahan Mirza-Jihan harus memegang kendali Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan memperkuat koordinasi dengan pihak terkait TPID seperti Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Polda, Kejaksaan Tinggi, hingga Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pemerintahan Mirza-Jihan yang dilantik 7 Februari 2025, harus segera berlari kencang mengendalikan inflasi, mengingat hanya beberapa minggu setelah dilantik bulan Ramadan tiba. Kemudian Idulfitri. Ujian pemerintahan Mirza-Jihan akan dimulai di akhir Februari 2025, Ketika akan memasuki bulan suci Ramadan. Sudah menjadi kebiasaan, seminggu menjelang Ramadan dan seminggu menjelang Idulfitri harga-harga kebutuhan pokok melejit tinggi.

Oleh karena itu, Mirza-Jihan, harus segera mengambil alih komando TPID dengan memberdayakan anggota yang berasal dari aparat penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan yang memiliki bidang intelijen untuk mengendus siapa biang keladi terjadinya kenaikan harga.

Daya cium aparat penegak hukum di TPID harus terus dipertajam. kembali. Gubernur dapat meminta TPID membongkar 'invisible hand' alias tangan-tangan tak tersentuh yang selama ini mempermainkan harga. Pasalnya, hingga kini baik kepolisian maupun kejaksaan di Lampung belum pernah mengekspos hasil tangkapan mafia pangan.

Pemerintahan Mirza-Jihan yang didukung mayoritas masyarakat Lampung, tentu punya legitimasi kuat untuk berkolaborasi dengan aparat penegak hukum membongkar mafia pangan di Lampung. Ini diperlukan sebagai early warning system bagi siapa pun yang ingin mempermainkan harga kebutuhan pokok.

Inflasi yang terjaga di tingkat wajar, merupakan prestasi bagi sebuah pemerintahan, sehingga berhak mendapat insentif fiskal dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, di 100 hari pertama pemerintahan Mirza-Jihan, segera petakan masalah inflasi ini dan cara mengendalikannya bersama TPID.

TPID harus diperkuat, jangan seperti macan ompong, yang selama ini cuma getol menggelar high level meeting, tapi tumpul di aksi lapangan. Pemerintahan Mirza-Jihan harus mengubah total kinerja TPID ini dengan aksi nyata di lapangan.

Misalnya, mengungkap pelaku dan mafia pangan, memperkuat stok, mengajak pemerintah kabupaten/kota meningkatkan produksi pangan yang masih disuplai dari luar pangan, operasi pasar murah, hingga penindakan secara hukum.

Intinya, kita tak ingin Lampung cuma gagah di atas kertas dalam urusan pangan. Tapi juga harus membuktikan para spekulan tak berkutik menaikkan Harga di luar kewajaran yang membuat inflasi melambung tinggi dan menguras lebih dalam kantong masyarakat. (***)

Penulis: Amiruddin Sormin