Papan nama sebagai desa inklusi keuangan di Desa Titi Wangi, Kecamatan Candipuro. Lampung Selatan. LAMPUNGPRO.CO/AHSANI TAQWIN

CANDIPURO (Lampungpro.co): Warga Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, punya pengalaman pahit sebelum menjadi desa inklusi keuangan. Ini akibat banyak warga menyimpan uangnya di lembaga keuangan non bank yang tidak diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Saat itu, banyak warga yang belum paham mengenai lembaga keuangan, sehingga mudah sekali tergiur bujuk rayu para marketing untuk menabung di lembaga keuangan mereka. Akhirnya masyarakat sadar setelah lembaga keuangan itu dinyatakan pailit, mereka tertipu. 

Tak sedikit warga Titiwangi harus gigit jari karena uang yang selama ini mereka simpan tidak bisa dicairkan seiring lembaga keuangan itu gulung tikar. Ada sekitar 25 warga bahkan lebih yang tidak bisa mengambil simpanan mereka pada saat itu. Kita upayakan untuk membantu, hasilnya sebagian bisa cair, sebagian sedang dalam proses bergantung besaran nominalnya, kata Kepala Desa Titiwangi, Sumari, kepada Lampungpro.co, Selasa (30/11/2021).

Korban lainnya, warga yang berurusan dengan bank plecit. Warga Titiwangi masih banyak yang suka mengambil pinjaman kepada bank plecit untuk tambahan modal usaha. Dengan bunga yang tinggi dan angsuran yang harus dibayar tiap hari, tentu saja membuat para pelaku usaha menjerit. 

Sumari turut merasakan apa yang jadi beban warga desa yang mayoritas bertani memiliki dengan 6.683 jiwa dan 1.802 kepala keluarga itu. Dia pun berpikir keras mencarikan solusi atas permasalahan masyarakat Titiwangi mengenai pengelolaan keuangan di desa seluas 750 Ha/7,5 KM itu. 

Secercah cahaya pun akhirnya tampak. Pada 2019 OJK menggandeng Industri Jasa Keuangan dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Lampung menunjuk Titiwangi sebagai desa inklusi keuangan. Masalah pun berangsur mulai terpecahkan. 

Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Lampung Aprianus Jhon Rsnad (tengah) saat berkunjung ke usaha pembuatan kripik pisang milik Yuli Asmara, warga Desa Titi Wangi. LAMPUNGPRO.CO/ASHANI TAQWIN

Masyarakat yang ingin menyimpan uangnya, kini bukan hanya bisa menyiman uang dalam bentuk tabungan atau simpanan. Tapi juga bisa dalam bentuk saham yakni produk pasar modal sebagai salah satu alternatif masyarakat dalam berinvestasi. 

Hal itu dikerenakan Titiwangi sudah memiliki Galeri Investasi Desa. Menurut Executive Trainer Bursa Efek Indonesia (BEI) Perwakilan Lampung, Fahmi Al Kahfi, ada 15 orang warga Titiwangi yang menjadi investor dengan total nilai transaksi mencapai Rp253 juta. Galeri Investasi Desa ini merupakan bentuk kerja sama dari Bursa Efek Indonesia dengan perusahaan sekuritas yakni Mandiri Sekuritas dan Desa Titiwangi, terang Fahmi dalam acara kunjungan media di Desa Titiwangi.

Salah satu warga Titiwangi yang sudah menjadi menjadi investor di Bursa Efek Indonesia adalah Sofan Amrudin. Pria yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Titiwangi ini menceritakan bahwa ia kini sudah memiliki saham di tiga perusahaan Tbk (terbuka)yang tergabung dalam Bursa Efek Indonesia. Namun dia enggan menyebut nilainya. 

Sudah dua tahun menabung saham, sengaja belum dicairkan karena memang untuk investasi jangka panjang. Tapi saya tidak khawatir uang saya hilang karena walaupun perusahaannya bangkrut, tetap ada jamanin dari OJK, ujar Sofwan.

Sementara itu bagi masyarakat Titiwangi yang ingin menginvestasikan uang dalam bentuk tabungan, kini tidak perlu jauh-jauh lagi ke bank karena sudah ada agen Laku Pandai Bank Lampung yang bernama L Smart yang merupakan perpanjangan tangan dari Bank Lampung. Menurut Pimpinan Bang Lampung KCP Sidomulyo Arif Ginanjar Kusuma Atmaja, disamping bisa melayani masyarakat yang ingin melakukan tarik tunai dan transfer, L Smart juga memiliki program unggulan yakni melayani pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) dan juga Samsat.

Ini merupakan upaya intermediasi dengan memberikan pelayanan berbasis digital untuk membantu memudahkan transaksi masyarakat. Dengan adanya agen L Smart, masyarakat yang ingin melakukan transfer ke distributor barang misalnya tidak lagi harus jauh-jauh ke datang kantor offline. Dan itu artinya sangat membantu, papar Arif kepada Lampungpro.co di sela-sela acara kunjungan media di Desa Titiwangi.

Sedangkan untuk masalah permodalan, lanjut Arif, bagi para pelaku usaha yang ada di Desa Titiwangi kini tak perlu lagi meminjam kepada bank plecit karena sudah ada Koperasi Sepakat milik Desa Titiwangi yang merupakan debitur Bank Lampung. Kini mulai bermunculan para pelaku usaha baru karena yang awalnya mereka kesulitan mendapatkan modal usaha akhirnya bisa mendapatkan modal dengan suku bunga ringan, terangnya.

Sepanjang pengamatan Lampungpro.co dalam acara kunjungan media di Desa Titiwangi, usaha mikro kecil menengah dan menengah (UMKM) yang ada memang terbilang banyak. Di antara UMKM yang sempat sambangi awak media adalah usaha pembuatan kripik pisang milik Yuli Asmara.

Diakui Yuli bantuan modal dari Desa Titiwangi sangat membantu untuk laju tumbuh kembang usahanya. Usaha kripik pisangnya kini bisa mempekerjakan 20 orang warga sekitar, dengan volume produksi 300kg-500 kg per hari. Bergantung pesanan, namun selama pandemi ini kita akui produksi berkurang, kata Yuli. 

UMKM lain yang ada di Desa Titiwangi adalah usaha pembuatan kloset jongkong. Usaha yang modal awalnya dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) itu kini pangsa pasarnya sudah merambah ke luar Lampung, seperti Palambang dan juga Bangka Belitung. Ketua kolompok usaha, Nur Khosin, membeberkan kloset yang mereka produksi kualitasnya bersaing dengan produk-produk yang ada di pasaran.

Kades Titiwangi Sumari didampingi pengelola menjelaskan proses pembuatan kloset jongkok milik warga Desa Titiwangi. LAMPUNGPRO.CO/AHSANI TAQWIN

 Untuk saat ini karena pandemi kita produksi dua belas sampai lima belas unit saja per harinya. Sebelum pandemi kita pernah ada pesanan dari Mesuji seribu unit, tutur Nur Khosin.

Sejak dibentuk sebagai Desa Inklusi pada 2019 lalu oleh OJK bersama Industri Jasa Keuangan dan TPAKD Provinsi Lampung, tidak bisa dipungkiri perekonomian Desa Titiwangi semakin menggeliat. Namun demikian masih banyak PR yang harus dibenahi seperti yang disampaikan Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Lampung Aprianus John Risnad. 

Dikatakan Jhon, sapaan akrabnya, tingkat literasi masyarakat saat ini terbilang masih rendah sehingga perlu adanya edukasi yang masif mengenai hal itu. Setelah kita literasi, kita didik dan mengetahui produk-produk keuangan, next step dia akan menggunakan jasa itu, entah itu kredit, buka asuransi, atau nanti dia akan nabung saham, terang Jhon.

Lebih lanjut Jhon memaparkan kedepan pihaknya masih akan terus membentuk desa inklusi lainnya. Setidaknya sudah ada 26 desa yang menjadi pilot project. Nantinya BUMDes-BUMDes itu kita buat E-Samdes, ada juga nanti BUMDes itu dijadikan sebagai kios sarana penjualan pupuk dan semacamnya dalam rangka program Aku Petani Berjaya, jadi kita gabungkan dengan program-program Gubernur Lampung, pungkas Jhon. (***)

Editor: Amiruddin Sormin, Reportase: Ahsani Taqwin