Amiruddin Sormin. LAMPUNGPRO.CO

Salam sejahtera, Tabik puuunnn,.…

BANDAR LAMPUNG--Kota Bandar Lampung adalah contoh konkrit negara lalai melayani transportasi rakyat secara massal dan bertarif murah. Banyak yang tak sadar angkutan umum di kota berjuluk Tapis Beraeri ini, kini bulat-bulat diserahkan ke transportasi online bertarif premium.

Hilangnya negara dalam pelayanan transportasi di Bandar Lampung bermula ketika Pemkot Bandar Lampung pada 1 April 2019 mengoperasikan Bus Rapid Transport (BRT) di bawah bendera PT Trans Bandar Lampung. Inilah bus yang digadang-gadang menggantikan bus Damri dan angkutan kota yang puluhan tahun melayani masyarakat.

Alih-alih ingin jadi model angkutan umum, BRT yang beroperasi di empat koridor dengan kekuatan 40 armada itu, satu persatu rontok seperti bunga kembang tak jadi. Terlilut kredit macet ratusan miliar di Bank Jabar Banten (BJB), hingga satu persatu AC bus dicopot oleh suplier karena pembayaran macet.

Satu persatu bus yang dibanggakan Walikota Bandar Lampung Herman, HN, itu, satu persatu dilelang untuk menutupi hutang. BRT bertarif Rp2.000, selalu merugi dan tak mampu menutup operasional, hingga akhirnya hilang terbawa angin.

BRT Bandar Lampung dibangun di atas fatamorgana. Ingin untung malah buntung.

Pemkot Bandar Lampung, entah tahu atau tidak bahwa tak pernah bus kota untung di Bandar. Lampung. Bus kota Damri yang merupakan milik negara rugi sekitar Rp2 miliar per tahun.

Mereka tetap bertahan karena subaidi silang trayek bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Lampung-Jakarta Gambir yang hingga kini menjadi penghasil keuntungan tertinggi Damri dari seluruh trayek di Tanah Air.

Sayang, keuntungan Damri di jalur Lampung-Jakwrta itu tak dapat lagi dinikmati masyarakat Lampung, khususnya Bandar Lampung, karena tak ada lagi bus kota Damri. Dulu Damri mau bertahan walau rugi karena disubsidi jalur gemuk Lampung-Jakarta dan menjalankan perannya sebagai public service obligation (PSO) alias sebagai perusahaan pelayan publik.

Kini, Damri betul-betul untung di Lampung karena tak lagi membiayai trayek bus kota yang rugi miliaran per tahun. Ironisnya masyarakat Lampung tak bisa lagi menikmati subsidi Damri itu, lewat layanan bus kota yang murah.

Bisa jadi, bagi Pemkot Bandar Lampung, mengundang kembali Damri buka trayek, seperti menjilat ludah sendiri. Dulu diusir sekarang, diharap.

Kita berharap Pemerintah Provinsi Lampung dapat mengambil alih masalah bus kota Bandar Lampung. Gubernur yang tak punya sejarah kelam dengan Damri, dapatkan mengundang kembali Damri malayani warga Bandar Lampung dengan membuka rute baru yang menjadi kewenangan Provinsi.

Caranya membuka rute antar wilayah kabupaten/kota. Misalnya, bus kota Damri rute Bandara Radin inten II-Tanjungkarang via Rajabasa. Rute Gedong Tataan-Tanjungkaranng via Kemiling-Imam Bonjol, dan rute Itera-Tanjungkarang via Way Halim.

Apakah ada perusahaan otobus swasta yang mencoba trayek itu? Ada, yakni Puspa Jaya yang membuka rute Itera-Tanjungkarang, tapi tak bertahan lama karena merugi.

Damri pun bakal rugi melayani rute itu, seperti halnya sebelum diusir dari Bandar Lampung, mereka tiap tahun rugi di Bandar Lampung. Tapi masih bertahan karena disubsidi trayek Lampung-Jakarta.

Kita memang mengajak Damri untuk rugi lagi di trayek bus kota. Tapi itulah fungsi Damri, memastikan negara hadir melayani transportasi murah bagi masyarakat. Sekaligus, agar warga Lampung dapat menikmati keuntungan Damri. (***)

Salam,

Amiruddin Sormin

Wartawan Utama